Sejarah Kedudukan Bupati dan Patih di Bogor

 

R.A.Mangkoewijaja eks Hoofd Djaksa & Hoofd Demang di Buitenzorg 1840-1841

(sumber KITLV)

Pada masa sebelum kemerdekaan, struktur pemerintahan di Hindia Belanda—termasuk wilayah Bogor—dibangun dalam hierarki yang terdiri dari berbagai jabatan, mulai dari tingkat terendah hingga tingkat yang lebih tinggi, semuanya diisi oleh pribumi lokal. Salah satu jabatan yang menonjol dalam sistem ini adalah Bupati (Regent) dan Patih, yang memiliki peran sentral dalam administrasi dan pengelolaan wilayah.

Kedudukan Patih dan Bupati di Masa Kolonial

Dalam tatanan pemerintahan kolonial, Patih memegang posisi penting sebagai tangan kanan Bupati. Patih bertugas membantu Bupati dalam urusan administratif dan pemerintahan, serta menjadi penghubung antara Bupati dengan para demang atau wedana (sekarang setara dengan camat). Jabatan Patih, dalam beberapa literatur, juga kerap disamakan dengan istilah "Hoofd Demang," yakni seseorang yang mengepalai para demang atau wedana di wilayah tertentu.

Berdasarkan catatan tertua yang ditemukan, yang ditulis oleh Endang Suhendar, Raden Tumenggung Panji, atau yang dikenal sebagai Raden Natadireja, merupakan Patih atau Hoofd Demang pertama Bogor yang berkedudukan di Tanah Baroe.

Di atas Bupati, terdapat seorang Resident yang umumnya merupakan pejabat kolonial Belanda. Resident ini berfungsi sebagai perwakilan pemerintah kolonial yang mengawasi para Bupati dan mengatur kebijakan-kebijakan di wilayahnya. Dengan demikian, hierarki yang terbentuk pada masa itu mulai dari lurah (cutak), wedana/demang, patih, hingga bupati, semuanya diisi oleh pribumi, namun berada di bawah kendali kekuasaan seorang Resident yang mayoritas beretnis Eropa.

Transisi Setelah Kemerdekaan

Ipik Gandamana

sumber wikipedia

Di antara para pejabat yang pernah memimpin Bogor pada masa-masa paling genting dalam sejarah Indonesia, nama Raden Ipik Gandamana menempati tempat yang istimewa. Pada tahun 1946, ketika menjabat sebagai Patih Bogor, ia menunjukkan keteguhan sikap yang jarang dimiliki banyak pejabat pada zamannya. Di tengah upaya Belanda melalui pemerintahan NICA/RECOMBA untuk mengembalikan kekuasaan kolonial, Ipik Gandamana memilih berdiri di pihak Republik. Baginya, jabatan tidak lebih penting daripada harga diri bangsa dan cita-cita kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.

Pilihan itu harus dibayar mahal. Karena menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial, ia disingkirkan dan dibuang ke wilayah Jasinga–Nanggung, daerah yang saat itu masih terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. Namun pengasingan tersebut tidak mematahkan semangatnya. Justru dari keteguhan sikap itulah lahir reputasi Ipik Gandamana sebagai salah satu tokoh paling berintegritas dalam sejarah Bogor. Kariernya kemudian terus menanjak hingga dipercaya menjadi Bupati Bogor pertama pada masa Republik (1948–1949) dan kelak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (1956–1960), menjadikannya salah satu putra Bogor yang memberikan kontribusi penting bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan mulai mengalami perubahan, namun posisi-posisi yang ada pada masa kolonial masih tetap dipertahankan sementara waktu. Wedana, misalnya, kedudukannya berada di atas camat dan di bawah bupati. Namun, sistem karesidenan dan kawedanaan akhirnya resmi dihapus berdasarkan Keputusan Presiden pada tanggal 25 November 1963.

Pada masa transisi ini, salah satu tokoh penting di wilayah Bogor adalah H. Miftah, putra almarhum Muhammad Padmanagara yang dikenal juga dengan sebutan "Gan Opah." Beliau adalah wedana Ciawi pada masa transisi tersebut. Sosok H. Miftah tidak hanya dikenal sebagai pejabat, tetapi juga sebagai tokoh yang aktif di masyarakat. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Ath-Thohiriyah dan Ketua Yayasan Wiranata. Salah satu warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini adalah renovasi makam Dalem Sholawat dan perubahan tampilan Masjid Agung Ath-Thohiriyah.

Warisan Perubahan Fisik di Bogor

Pak Miftah juga dikenal karena pengaruhnya dalam merombak tampilan Masjid Agung Ath-Thohiriyah. Masjid tersebut awalnya memiliki dinding yang dilapisi batu palimanan dan roster besar, dengan tampilan khas arsitektur kolonial tahun 1920-an. Beliau kemudian memperbaruinya dengan lapisan keramik dan renovasi yang lebih modern. Sayangnya, beberapa perubahan yang terjadi setelah era Pak Miftah dianggap menghilangkan sebagian ciri khas asli masjid tersebut, seperti perubahan mihrab, jendela kayu berkaca kotak-kotak, hingga kubah hijau yang digantikan dengan bahan stainless steel. Banyak orang menyebut perubahan-perubahan tersebut sebagai “dosa-dosa” generasi penerus yang tidak menjaga warisan arsitektur lama.

Di akhir hayatnya, H. Miftah menghadapi kontroversi dan polemik dalam inrernal Yayasan Wiranata, terutama di wilayah Cibeureum dan Katulampa. Walaupun demikian, sosoknya tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan sejarah Bogor, terutama di masa transisi antara sistem kolonial dan era modern Indonesia.

Kesimpulan

Sejarah kedudukan Bupati dan Patih di Bogor mencerminkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dari era kolonial hingga kemerdekaan. Jabatan-jabatan seperti Patih dan Bupati memainkan peran penting dalam administrasi lokal, baik di bawah kekuasaan kolonial Belanda maupun dalam masa transisi menuju pemerintahan Indonesia yang merdeka. Sosok-sosok seperti H. Miftah memberikan warna tersendiri dalam sejarah lokal Bogor, di mana peran mereka tidak hanya terbatas pada pemerintahan, tetapi juga pada pembangunan dan transformasi sosial-budaya masyarakat setempat.

Bogor, 17 September 2024

Abdullah Abubakar Batarfie

Pernyataan Hak Cipta

Saya tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil, menyalin, memperbanyak, atau memublikasikan kembali tulisan maupun foto yang saya unggah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Setiap penggunaan, pengutipan, reproduksi, atau penyebarluasan materi tersebut tanpa izin akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat saya tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.