Jejak Bupati Sukapura di Empang

Sumber foto dari situs GSOWap.Internet 

Kabupaten Sukapura bisa jadi satu-satunya penguasa feodal di Jawa Barat yang memiliki keterikatan sejarah dan asal usul dengan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Disebutkan pula bahwa Rd. Wirawangsa resmi dilantik sebagai Bupati Sukapura yang pertama berdasarkan Piagam Sultan Mataram pada tanggal 26 Juli 1632. Namanya kemudian berubah menjadi Rd. Tumenggung Wiradadaha ke 1. Pengangkatannya itu karena keberhasilannya dalam meredam dan menghentikan Perang Dipati Ukur. 

Dipati Ukur adalah Dipati (setingkat Bupati) di Priangan yang pernah menyerang VOC di Batavia tapi gagal. Serangan tersebut merupakan atas perintah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang kemudian melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Mataram setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai Dipati, dan sejak saat itulah Dipati Ukur dan para pengikutnya menjadi orang yang paling dicari oleh Sultan Mataram dan berhasil ditangkap kemudian dihukum mati di Mataram.

Disebutkan dalam berbagai literatur termasuk pada situs wikipedia bahwa Dipati Ukur berdarah arab. Datuknya Sjarif Abdurrahman Al-Qadri adalah seorang bangsawan yang semula datang untuk menyebarkan agama Islam di Kerajaan Jambu Karang di Purbalingga dan menikah dengan puteri kerajaan tersebut. Setelah mertuanya Sunan Jambu Karang mangkat, Ia meneruskan kedudukannya sebagai Raja bergelar Pangeran Atas Angin. Dari pernikahan Sjarif Abdurrahman Al-Qadri (Pangeran Atas Angin) inilah lahir Pangeran Cahya Luhur yang juga sebagai penerus kerajaan Jambu Karang hingga kekuasaannya berakhir setelah ditundukan oleh kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati Sutawijaya. Penerusnya Pangeran Adipati Cahyana yang diasingkan oleh Mataram ke Tata Ukur inilah yang kelak menjadi penguasa di wilayah tersebut dan dinobatkan sebagai Adipati Ukur di lereng gunung Malabar Jawa Barat. Nama Dipati Ukur kini diabadikan sebagai salah satu nama jalan di kota Bandung yang berada di kawasan Dago.

Demikian pula dengan Rd. Wirawangsa yang menjadi Bupati Sukapura pertama bergelar Rd. Tumenggung Wiradadaha ke 1, leluhurnya Pangeran Kusuma Diningrat yang berasal dari Kerajaan Pajang merupakan penerus atau putera laki-laki dari Pangeran Benawa yang berdarah Arab yang nama lahirnya adalah Sayyid Abdul Halim bin Sayyid Abdurrahman Shihabuddin. Sayyid Abdurrahman Shihabuddin dikenal pula sebagai Jaka Tingkir putera Ki Angging Pengking atau Sayyid Shihabuddin bin Sjarif Muhammad Kebungsuan Handayaningrat yang berasal dari Kesultanan Kelantan di Tanah Melayu. Sjarif Muhammad Kebungsuan Handayaningrat adalah putera dari Sayyid Jumadil Qubro Al Husaini Al Malik Al Azamat Khan yang juga ayah dari Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq, penyebar agama Islam di Jawa.

Dari sumber lain disebutkan pula bahwa, para Bupati Sukapura leluhurnya berasal dari Kerajaan Demak keturunan Adipati Unus atau Pati Unus. Pati Unus adalah menantu Raden Patah pendiri kerajaan Demak yang memimpin penyerbuan ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus juga dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor karena keberaniannya menyebrangi Laut Jawa untuk menyerang Portugis di Melaka. Dalam Babad Demak disebutkan bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Unus juga disebut sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Mas Maulana Abdul Qadir Al Idrus Bin Kanjeng Gusti Pangeran Mas Muhammad Yunus Al Idrus. Dari nama Al Idrus itulah yang menunjukan bahwa Adipati Unus atau Pati Unus juga berdarah Arab.

Dari kedua sumber diatas yang menyebutkan asal usul penguasa Sukapura di Jawa Barat, baik yang berasal dari Pangeran Kusumadiningrat asal Kerajaan Pajang maupun Pati Unus yang berasal dari Kerajaan Demak. Para Bupati Sukapura merupakan berdarah Arab baik yang bergaris keturunan kepada keturunan Al Malik Al Azamat Khan maupun Al-Idrus.

Para Bupati dari Kabupaten Priangan dan istri mereka

Masjid di Manonjaya tahun 1890

Sumber foto KITLV

sumber foto kendyferdian.wordpress

Bupati XIV Sukapura 1913 (1908-1937) Rd Tumenggung Wiratanuningrat

Sejak semakin kuatnya pengaruh pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Priangan, sistem kekuasaan feodal di Jawa Barat berubah secara drastis. Pada abad ke-19 para Bupati termasuk Kabupaten Sukapura sudah menjadi alat dan aparat Pemerintah Kolonial Belanda sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat pribumi dalam rangka mengusai hasil dan kekayaan alam di Bumi Priangan. 

Adalah Raden Wiradireja atau Raden Adipati Wiradegdaha yang menjabat sebagai Bupati ke-XI (1855-1875) atau yang setelah kedudukan Kabupaten Sukapura berpindah dari Sukaraja ke Manonjaya, melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap rakyat jajahannya di Priangan.

Setelah menerima gelar sebagai Adipati, beliau mendapat tugas dari Residen Belanda untuk memungut pajak tanah yang membebani dan memberatkan rakyat. Akibat penolakannya itulah yang kemudian beliau dicopot dari jabatannya sebagai Bupati dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1875. Maka sejak itulah dan sebagaimana yang ditulis dinisannya tempat dimana beliau wafat di Tanjungmalaya namanya lebih dikenal sebagai DALEM BOGOR.

Lokasi rumah pengasingannya di Bogor berada di kawasan Empang yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah pengasingan anggota kerajaan Banjarmasin Gusti Muhammad Arsyad dan istrinya Ratu Zaleha di dekat Gang Banjar sekarang yang dulu dikenal sebagai kawasan Kebon Muntjang. Nama Kebon Muntjang berangsur hilang setelah menjamurnya banyak pembuat kerupuk asal ciamis dan kini namanya lebih dikenal sebagai Gang Kurupuk. Kata kerupuk oleh lidah Sunda diucapkan dengan kurupuk. 

Tidak diketahui pasti dimana lokasi persisnya rumah pengasingan Bupati Sukapura XI berada, hanya saja masih menjadi dugaan sementara adalah rumah bekas kediaman Ibu Tjitjih yang sekarang didiami oleh keluarga Al Abdat. Ibu Tjitjih adalah istri dari anak laki-laki Ibu Uwen wanita setempat yang disebut-sebut pernah menikah dengan Dalem Bogor. Kisah pernikahan siri Dalem Bogor dengan Ibu Uwen ini penulis dengar langsung dari Mak Emun penduduk asli Lolongok di Empang pada tahun 90-an yang saat itu usianya sudah lebih dari 90 tahun. (wallahu'alam)

Seperti banyak tulisan yang dikutip dari berbagai sumber sejarah, bahwa pada sekitar tahun 1885 daerah Bogor pernah menjadi tempat pengasingan para penguasa daerah dan Bupati yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Belanda dan sekaligus untuk mengurangi secara sistematis pengaruh kaum feodalis atas masyarakatnya.

Para Bupati yang diasingkan tersebut berasal dari berbagai daerah di antaranya dari Pekalongan, Bojonegoro, Purukcau, Bali dan Sukapura (Purukcau dan Sukapura tempat pengasingannya di Empang). Sedangkan yang diketahui selama ini, tempat pengasingan Raja Bali adalah di dekat Bubulak yang sekarang lokasinya menjadi Komplek Perumahan Haur Jaya di Jalan R.E Martadinata Bogor. Dipilihnya kota Bogor sebagai tempat pengasingan karena berada dekat dalam pengawasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Istana Bogor sekarang. Juga Bogor sebagai kota peristirahatan yang memang diperuntukan sebagai kota pelepas penat dan dari hiruk pikuk. Karena itu kota Bogor dinamai dengan Buitenzorg oleh Pemerintah Hindia Belanda yang artinya adalah; Buiten itu diluar dan Zorg artinya sulit atau pusing, yang jika dimaknai secara harfiah maka artinya adalah "Tempat yang damai yang jauh dari segala hiruk pikuk". 

Bagikan Artikel ini